Pembahasan UMP 2027 Kedepankan Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan Usaha

Oleh: Naufal Mahendra )*

Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 menjadi perhatian berbagai kalangan seiring dimulainya tahapan pembahasan di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan pendapatan pekerja, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat, kemampuan dunia usaha, serta keberlanjutan penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi instrumen penting untuk mempertemukan berbagai kepentingan.

Pemerintah telah menetapkan kerangka pengupahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 137 hingga Pasal 139 menjadi landasan bagi penetapan upah minimum, termasuk kewenangan gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan turut memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0. Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Penggunaan data tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih terukur bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi. Komponen KHL mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Dengan pendekatan tersebut, penetapan upah tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi secara agregat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar pekerja dan karakteristik masing-masing wilayah.

Pentingnya komunikasi antara pemerintah dan pekerja turut terlihat dalam langkah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang menggelar dialog bersama perwakilan serikat buruh, pekerja, dan pengusaha pada 3 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk menghimpun aspirasi mengenai UMP dan UMK 2027 sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Ahmad Luthfi menempatkan hubungan industrial yang kondusif sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga membuka kesempatan bagi perwakilan pekerja dan pengusaha untuk menyampaikan masukan sebelum rekomendasi upah minimum disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Aspirasi tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki pertimbangan sesuai karakteristik tenaga kerja dan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tidak seluruh persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan hanya melalui penetapan angka kenaikan upah. Permasalahan kontrak kerja, kesempatan kerja bagi pekerja berusia lebih dari 40 tahun, akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, serta kondisi infrastruktur industri juga menjadi bagian dari aspirasi yang perlu diperhatikan.

Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan usulan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan peningkatan daya beli pekerja dan pertimbangan KHL. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam proses pembahasan agar rekomendasi kenaikan upah tidak hanya ditentukan melalui keputusan sepihak.

Said Iqbal turut menyoroti penggunaan indeks tertentu dalam formula pengupahan. Menurut pandangannya, pemilihan indeks perlu memperhatikan kondisi riil pekerja dan tidak mengabaikan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Upah nominal yang meningkat belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak diikuti kemampuan daya beli yang memadai.

Aspirasi tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan industrial yang perlu mendapatkan ruang pembahasan. Perbedaan pandangan mengenai persentase kenaikan maupun penggunaan indeks tertentu dapat dipertemukan melalui forum Dewan Pengupahan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan data ekonomi yang tersedia.

Perspektif lain disampaikan Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi. Ia menilai peningkatan UMP 2027 diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja dan mendekatkan tingkat upah terhadap kebutuhan hidup layak. Namun, besaran kenaikan juga perlu memperhitungkan inflasi, produktivitas, kondisi ekonomi, serta keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja di masing-masing daerah.

Badiul turut menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan perbedaan karakteristik ekonomi antardaerah. Wilayah dengan tingkat upah rendah dan biaya hidup tertentu memerlukan pertimbangan yang berbeda dari daerah dengan aktivitas industri serta struktur ekonomi yang lebih berkembang. Pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan pengupahan tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi lokal.

Menjelang batas penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026, komunikasi publik dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi semakin penting. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, sedangkan Dewan Pengupahan diharapkan mengakomodasi masukan pekerja dan pengusaha secara proporsional.

Penyampaian aspirasi melalui audiensi, perundingan, maupun aksi demonstrasi secara damai merupakan bagian dari ruang demokrasi dan hubungan industrial. Oleh karena itu, perbedaan pandangan sebaiknya ditempatkan sebagai bahan pembahasan substantif, bukan sebagai alasan untuk memperuncing ketegangan antarkelompok. Informasi yang disampaikan kepada publik juga perlu bersumber dari data dan ketentuan resmi agar tidak memunculkan kesalahpahaman.

)* Penulis adalah Content Writer Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *