Oleh : Ricky Rinaldi
Perubahan iklim membawa tantangan besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor produktif. Kekeringan menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi karena dampaknya dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan air bersih, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan nasional. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi mitigasi kekeringan melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pemerintah memandang persoalan kekeringan bukan hanya sebagai bencana musiman, melainkan sebagai tantangan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang. Perubahan pola cuaca akibat fenomena iklim global membuat sejumlah wilayah menghadapi musim kering yang lebih panjang sehingga diperlukan langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin luas. Karena itu, berbagai program pengelolaan air terus diperkuat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi kondisi darurat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Pemerintah terus mendorong optimalisasi bendungan, embung, jaringan irigasi, serta penyediaan air baku agar manfaat sumber daya air dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keberadaan infrastruktur air menjadi semakin penting karena sektor pertanian memiliki ketergantungan tinggi terhadap ketersediaan air. Ketika musim kering berlangsung lebih lama, petani menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk menjaga produktivitas pangan nasional melalui penguatan irigasi, penyediaan sumber air alternatif, serta penerapan teknologi pertanian yang mampu beradaptasi terhadap kondisi iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kesiapan menghadapi tantangan iklim melalui langkah-langkah yang konkret dan taktis. Sebagai contoh, untuk merespons ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian turun tangan langsung menyiapkan 7.000 pompa air dan irigasi perpompaan (irpom) guna membantu para petani di Jawa Tengah. Intervensi yang disertai dengan gelontoran bantuan alat pertanian (seperti traktor) serta bibit jagung dan padi ini bertujuan untuk memastikan agar para petani tidak kekurangan air, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.
Langkah taktis Kementan ini juga menjadi potret nyata keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, diapresiasi langsung oleh Mentan karena provinsi tersebut merupakan lumbung pangan nasional dan penghasil beras terbesar kedua di Indonesia. Dengan produktivitas padi Jawa Tengah yang mencapai 9,7 juta ton pada 2025 (berkontribusi 15,6 persen terhadap kebutuhan nasional) dan target peningkatan menjadi 10,5 juta ton pada 2026, dukungan pengairan dari pusat serta komitmen daerah—termasuk menggandeng Kementerian ATR/BPN untuk menjaga lahan sawah dilindungi—menjadi fondasi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Mitigasi kekeringan memang membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerawanan yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pemetaan wilayah terdampak, menyiapkan langkah penanganan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, khususnya air bersih. Melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, berbagai program penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain peran pemerintah, masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan mitigasi kekeringan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya air perlu terus diperkuat melalui kebiasaan menggunakan air secara bijak, menjaga kawasan resapan, melakukan penghijauan, serta ikut menjaga lingkungan sekitar. Pengelolaan air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah juga terus mendorong pendekatan berbasis pencegahan melalui pemanfaatan data dan teknologi. Sistem pemantauan cuaca, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta peringatan dini menjadi instrumen penting agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan persiapan sebelum dampak kekeringan semakin besar. Dengan langkah antisipatif tersebut, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan setelah terjadi krisis, tetapi sudah dimulai melalui perencanaan yang lebih terarah.
Keberhasilan menghadapi kekeringan tidak dapat dicapai hanya melalui satu kebijakan atau satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat yang menyusun kebijakan dan menyediakan dukungan nasional, pemerintah daerah yang memahami kondisi wilayah, serta masyarakat yang berperan menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara bertanggung jawab.
Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan air yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mitigasi kekeringan bukan sekadar upaya menghadapi ancaman jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan pembangunan nasional dapat terus berjalan. Semangat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga masa depan sumber daya air Indonesia.
*) Pengamat Isu Strategis
