PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyikapi rencana kegiatan yang digagas kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat dinilai perlu mencermati setiap informasi secara bijak serta mengutamakan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua.
Rencana tersebut disebut berkaitan dengan pelaksanaan upacara rekonsiliasi dan dukungan terhadap pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP). Agenda itu turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, serta Vanuatu National Council of Women.
Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee menilai kegiatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai gambaran keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, masyarakat Papua memiliki kepentingan utama terhadap keberlanjutan kehidupan yang aman, pembangunan, dan masa depan generasi muda.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat dan tidak mungkin kemudian resolusi itu diganti,” ungkap Max Abner Ohee.
Ia menilai berbagai upaya yang membawa kembali isu Papua merdeka perlu disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi narasi yang memecah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya tidak mengganggu kehidupan sosial dan pembangunan yang berlangsung di Papua.
Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia dalam narasi kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka. Ia menilai masyarakat perlu melihat persoalan tersebut berdasarkan kondisi dan perkembangan Papua secara menyeluruh.
“Isu-isu pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di Tanah Papua,” ujar Yanto Eluay.
Yanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima informasi yang beredar tanpa memahami konteksnya. Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi dinilai menjadi bagian penting dalam membuka peluang bagi masyarakat Papua.
Pandangan tersebut diperkuat tokoh adat dari Keerom Herman Yoku yang menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda Papua. Ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan berbagai program pembangunan dan pendidikan untuk mempersiapkan masa depan generasi berikutnya.
“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujar Herman Yoku.
Pesan para tokoh tersebut menempatkan persatuan dan ketenangan masyarakat sebagai hal penting dalam menyikapi berbagai agenda politik terkait Papua. Masyarakat diharapkan tetap menjaga kedamaian serta tidak memberikan ruang bagi provokasi yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan pembangunan di Tanah Papua. (*)
