Jakarta – Menko Polkam Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah saat ini telah memproses 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia memastikan penegakan hukum terus berjalan dalam kasus Karhutla.
“Kejaksaan Agung dan Polri telah melakukan penyidikan terhadap 241 orang dan 93 korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan, ujar Menko Polkam Dudung Abdurachman saat bertemu awak media di Jakarta.
Menurutnya, berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi
Menko Polkam menambahkan Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat ada karhutla di lahan konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi. Luasnya lebih dari 33 ribu hektare.
Dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam Dudung menyebutkan Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi itu berupa 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
“Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas,” jelasnya.
Ia mengungkapkan angka tersebut menunjukkan penegakan hukum terus berjalan. Hal ini juga sebagai pengingat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” pungkasnya.
Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus Karhutla.
Riyono mengatakan pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Terhadap pelanggaran, sanksi perlu diterapkan sesuai tingkat pelanggaran, termasuk sanksi administratif dan kewajiban rehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
Ia menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari denda administratif sektor kehutanan pada 2025 mencapai hampir Rp1,5 triliun. Namun, ditegaskannya penegakan hukum tidak boleh berorientasi pada penerimaan negara semata.
“Kita minta bukan hanya PNBP, karena sanksi selama ini mereka enggak ada sanksi administrasi yang kemudian harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi kawasan hutan yang sudah rusak, sekarang ada,” tegasnya.
Riyono juga mendorong tindakan tegas terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun berulang.
“Perusahaan yang telah dikenai sanksi tidak seharusnya dapat kembali menjalankan aktivitas serupa hanya dengan mengganti nama perusahaan”, tutupnya.
