Jakarta – Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional terus diarahkan agar berlangsung lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui penguatan pembangunan di Papua dan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus. Dalam proses tersebut, stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi utama agar pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Tokoh muda sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menilai keberhasilan pembangunan di Papua sangat bergantung pada terciptanya kondisi yang aman, kondusif, dan mendukung aktivitas masyarakat secara luas.
“Pembangunan akan berjalan lebih cepat apabila situasi keamanan terjaga. Keamanan menjadi fondasi utama agar investasi, pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Ali Kabiay.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap Papua melalui berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan Otonomi Khusus merupakan langkah penting untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan. Namun, hasil pembangunan tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh kolaborasi seluruh unsur masyarakat.
Ali menegaskan bahwa semangat nasionalisme dan bela negara perlu dipahami sebagai bagian dari hak sekaligus tanggung jawab konstitusional seluruh warga negara dalam menjaga persatuan bangsa. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pembangunan yang dilakukan secara transparan, jujur, dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus diarahkan agar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen bersama untuk memperbaiki kinerja pembangunan tanpa saling menyalahkan. Fokus utama harus tetap pada hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Ali menilai pembangunan di Papua tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat adat, pemerintah, dan tokoh agama secara bersama-sama. Masyarakat adat dipandang memiliki posisi strategis sebagai pemilik wilayah sekaligus penjaga nilai sosial yang telah berkembang secara turun-temurun.
Karena itu, keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dinilai perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lokal dan mampu meminimalkan potensi konflik di lapangan.
Selain aspek pembangunan, Ali juga mengingatkan pentingnya masyarakat menyikapi berbagai produk media secara objektif dan proporsional. Menurutnya, setiap karya atau narasi publik perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan penilaian yang terburu-buru dan dapat dijadikan ruang refleksi yang konstruktif.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa pembangunan jangka panjang harus ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
“Pendidikan menjadi investasi utama pembangunan berkelanjutan. Di saat yang sama, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur dasar juga harus terus dilakukan secara seimbang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong pembangunan Papua melalui pendekatan yang lebih inklusif, memperkuat pelayanan dasar, memperluas konektivitas wilayah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan stabilitas keamanan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, dan masyarakat luas, percepatan pembangunan Papua diyakini akan menjadi bagian penting dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional dan penguatan persatuan Indonesia.
