Oleh : Abdul Razak)*
Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kehadiran koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses terhadap kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, keberlanjutan program ini menjadi kepentingan bersama yang perlu terus dikawal melalui evaluasi teknis yang objektif dan berorientasi pada penyempurnaan.
Belakangan, perhatian publik tertuju pada meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Peristiwa tersebut tentu menjadi duka mendalam sekaligus pengingat bahwa setiap program pembangunan sumber daya manusia harus menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan bahwa penanganan insiden tersebut dilakukan secara serius, profesional, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa keberlanjutan Program Koperasi Merah Putih tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Penegasan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara evaluasi terhadap insiden dengan kelangsungan program nasional yang memiliki manfaat besar bagi pembangunan ekonomi desa.
Pendekatan tersebut penting agar sebuah program strategis tidak kehilangan momentum hanya karena adanya permasalahan teknis yang sejatinya dapat diperbaiki melalui evaluasi menyeluruh. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap insiden harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem, bukan menjadi alasan menghentikan kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya berfokus pada penyebab insiden, tetapi juga mencakup keseluruhan mekanisme pelaksanaan pelatihan. Masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan tersebut. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, misalnya, menilai bahwa calon manajer Kopdes Merah Putih semestinya lebih banyak memperoleh pembekalan mengenai manajemen koperasi, penguatan organisasi, tata kelola usaha, hingga kemampuan teknis operasional. Menurutnya, latihan dasar militer cukup diberikan secara terbatas untuk membangun disiplin, kekompakan, dan jiwa kebersamaan.
Pandangan tersebut merupakan masukan konstruktif yang layak menjadi bahan evaluasi. Mengingat tugas utama para calon pengelola nantinya adalah menjalankan koperasi secara profesional, maka materi pelatihan memang perlu disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Kemampuan mengelola keuangan, menyusun strategi bisnis, membangun kemitraan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memahami rantai pasok menjadi keterampilan yang sangat relevan dalam mendukung keberhasilan koperasi.
Selain itu, aspek kesehatan peserta juga memerlukan perhatian lebih besar. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum mengikuti aktivitas fisik, pengawasan medis selama pelatihan, hingga penyesuaian intensitas latihan berdasarkan kondisi peserta merupakan bagian dari mitigasi risiko yang harus diterapkan secara konsisten. Keselamatan peserta merupakan prasyarat utama agar proses pembentukan sumber daya manusia dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan.
Di tengah proses evaluasi tersebut, perkembangan positif Program Kopdes Merah Putih tetap terlihat di berbagai daerah. Salah satunya tampak pada Koperasi Desa Merah Putih Desa Cipenjo, Kabupaten Bogor. Saat melakukan inspeksi mendadak, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menemukan bahwa pembangunan gedung koperasi masih menghadapi kendala teknis sehingga progresnya baru mencapai sekitar 70 persen.
Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh proses transisi kepemimpinan di tingkat Komando Distrik Militer setempat serta kebutuhan biaya tambahan untuk pengurukan lahan. Menyikapi kondisi tersebut, Dudung segera berkomitmen melakukan koordinasi agar pembangunan dapat segera diselesaikan sehingga aktivitas koperasi dapat berjalan secara optimal.
Respons cepat terhadap hambatan lapangan menunjukkan pentingnya pengawasan langsung dalam pelaksanaan program strategis nasional. Melalui evaluasi berkala, berbagai kendala administratif maupun teknis dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berdampak lebih luas terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Yang menarik, meskipun fasilitas operasional masih terbatas, Koperasi Desa Merah Putih Cipenjo telah menunjukkan performa bisnis yang cukup menjanjikan. Koperasi tersebut berhasil menyediakan LPG 3 kilogram bersubsidi dengan harga lebih rendah bagi anggotanya melalui jalur distribusi yang lebih efisien. Selain itu, koperasi juga telah menjalin komitmen kerja sama dengan sejumlah BUMN strategis seperti ID Food, Bulog, dan Pertamina Patra Niaga. Fakta tersebut menunjukkan bahwa model bisnis koperasi memiliki prospek yang baik apabila didukung oleh infrastruktur, tata kelola yang profesional, serta jaringan kemitraan yang kuat.
Keberhasilan tersebut menjadi gambaran bahwa tujuan utama Program Kopdes Merah Putih sesungguhnya berada pada upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan memperkuat distribusi kebutuhan pokok, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, koperasi berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dipandang sebagai proses penyempurnaan, bukan sebagai bentuk pelemahan kebijakan. Setiap masukan dari pemerintah, DPR, akademisi, tenaga kesehatan, maupun masyarakat perlu diakomodasi untuk memperkuat kualitas implementasi program di lapangan.
Ke depan, keberhasilan Program Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan ekonomi desa dengan penerapan standar keselamatan, profesionalisme, dan tata kelola yang baik. Dengan evaluasi yang objektif, perbaikan yang berkelanjutan, serta komitmen kuat seluruh pihak, Program Kopdes Merah Putih diyakini tetap mampu menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
)* Analis Kebijakan
