Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Pemerintah terus memperkuat komitmen pemerataan pendidikan melalui perluasan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas. Program ini menjadi langkah strategis untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perluasan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas, sehingga latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih masa depan.
Upaya memperluas jangkauan Sekolah Rakyat kembali menunjukkan perkembangan melalui sinergi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas penguatan kerja sama untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat sekaligus transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul menyampaikan bahwa lahan yang disiapkan mencapai kurang lebih delapan hektare dan berada di sisi wilayah administrasi DKI Jakarta. Menurutnya, pihak UI telah menyatakan kesediaan untuk mendukung penyediaan lahan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan, terutama berkaitan dengan kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia. Gus Ipul berharap tahapan tersebut dapat berjalan lancar sehingga rencana pembangunan segera memasuki tahap realisasi.
Selain pembangunan fasilitas baru, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta turut membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan tersebut direncanakan dengan memanfaatkan lahan fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI yang akan direlokasi. Langkah ini memperlihatkan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah sekolah, tetapi juga optimalisasi aset dan fasilitas pemerintah untuk mendukung pelayanan pendidikan masyarakat.
Dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut juga disampaikan Universitas Indonesia. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan berada di bagian kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota itu sendiri. UI juga menegaskan bahwa penetapan lokasi definitif masih memerlukan survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian peruntukan lahan.
Erwin menegaskan bahwa akses pendidikan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang memperhatikan aspek sosial, tata ruang, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan koordinasi yang matang, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan manfaat luas tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, penguatan Sekolah Rakyat juga perlu dilihat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat rentan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan mobilitas sosial, karena memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan masa depan. Melalui pendekatan pendidikan berasrama dan pendampingan yang terintegrasi, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik maupun pembentukan karakter peserta didik.
Kehadiran program ini juga sejalan dengan pandangan UNESCO yang menempatkan pendidikan inklusif dan berkeadilan sebagai salah satu fondasi pembangunan berkelanjutan. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses terhadap fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, perluasan Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, keberhasilan program juga membutuhkan dukungan tenaga pendidik berkualitas, kurikulum yang relevan, fasilitas belajar memadai, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sekolah yang dibangun memiliki standar pelayanan pendidikan yang baik dan mampu memberikan kesempatan belajar setara bagi seluruh peserta didik. Sinergi dengan perguruan tinggi seperti UI juga berpotensi memperkuat ekosistem pendidikan melalui dukungan keilmuan, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi kelembagaan.
Sementara itu, integrasi Sekolah Rakyat dengan Perlinsos Digital menjadi langkah penting untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar sosial sebagai Agen Perlinsos, diharapkan mampu memperkuat akurasi data masyarakat. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi secara lebih efektif, termasuk dalam memperoleh akses pendidikan.
Dengan semakin luasnya jangkauan Sekolah Rakyat, pemerintah tidak sekadar membangun fasilitas pendidikan baru, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih berdaya saing, mandiri, dan memiliki kesempatan yang setara. Melalui pemerataan akses pendidikan, cita-cita menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat semakin diwujudkan.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

