PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan mewaspadai berbagai narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Imbauan tersebut disampaikan menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 yang dikaitkan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, mengatakan masyarakat perlu bersikap kritis dalam mencermati berbagai informasi dan narasi politik mengenai Papua. Menurutnya, pandangan yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki landasan sejarah dan hukum.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ujar Max.
Ia menambahkan, masyarakat Papua sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengganggu kehidupan sosial. Menurutnya, perhatian masyarakat perlu diarahkan pada berbagai agenda pembangunan, khususnya peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Senada dengan itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, menyoroti berkembangnya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap dikaitkan dengan Papua. Ia menilai isu tersebut perlu dicermati secara objektif dan tidak dijadikan sarana untuk membangun persepsi yang dapat memengaruhi masyarakat.
“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.
Yanto menilai pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat melihat berbagai perkembangan secara menyeluruh serta tidak mudah menerima informasi tanpa memeriksa sumber dan konteksnya.
Kedua tokoh tersebut berharap masyarakat tetap mengedepankan persatuan, kedamaian, dan sikap bijak dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang. Penguatan literasi informasi dan semangat kebersamaan dinilai penting agar masyarakat Papua tidak mudah terprovokasi, sekaligus dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan demi masa depan Papua yang aman, maju, dan sejahtera.
